* Zainal Arifin Ryha
Catatan singkat ini tidak dimaksudkan sebagai sanggahan vis a vis dengan opini TF Pasiak bertitel: “Fachidiot; Orang Pintar Tiada Empati.” Sebagai awam, saya sekadar menyampaikan perspektif berbeda sekaligus untuk mencegah mis-persepsi yang mungkin timbul bila dikaitkan dengan diskusi kecil-kecilan soal teori sistem beberapa hari lalu. Satu hipotesis yang ingin ditekankan di sini, kepemimpinan politik yang baik hanya akan lahir dari sistem rekrutmen kepemimpinan politik yang juga baik.
Dalam sebuah diskusi, Cak Nur ditanya mana yang lebih penting orang baik atau sistem yang baik? Cak Nur menjawab, “Kedua-duanya penting, tapi kalau harus memilih, saya akan memilih sistem yang baik, karena sistem itu lebih awet ketimbang orang.”
Di kesempatan berbeda Yusril Ihza Mahendra memberi contoh faktual kenapa ia mengarusutamakan sistem ketimbang orang. Kata Yusril, di Singapura yang sistemnya tertata baik menyebabkan orang Indonesia yang masuk ke Singapura tidak akan membuang sampah sembarangan, karena perilakunya dibatasi oleh sistem yang berlaku. Sebaliknya orang Singapura ketika berlibur ke Batam, jadi ikut-ikutan buang sampah di sembarang tempat, menyesuaikan dengan kebiasaan warga lokal.
Diskusi yang sedikit polemikal terjadi di WAG KAHMI FH Unhas yang beranggotakan para dosen, advokat, jaksa, hakim, Biro Hukum Pemda, dll menyoal efektivitas sistem pemberantasan korupsi dengan KPK sebagai “leading sector” yang sudah berjalan lebih dari satu dasa warsa, menyusul OTT KPK terhadap Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah (NA) beberapa tahun lalu. Diskusi yang cukup panjang itu bermuara pada perdebatan klasik: mana yang lebih utama orang yang baik atau sistem yang baik?
Seorang kawan pengusaha dan mantan Ketua Senat Mahasiswa (sekarang BEM) yang stay di Surabaya menulis: “Saya cukup dekat dengan NA dan ikut membantu membesarkan usahanya. Selama ini saya mengenal NA sebagai sosok berintegritas yang taat ibadah dan berjiwa sosial. Saya mulai jarang berinteraksi sejak beliau terjun ke politik dan jadi Bupati, sampai kemudian saya baca berita penangkapannya oleh KPK. Ini kenyataan yang sungguh-sungguh pahit bagi saya.”
Cukup lama saya hanya membaca saling silang yang terjadi sampai seorang kawan Kajari menulis: “Kak Enal mungkin bisa berinfak untuk pencerahan bagi kita semua?”
Merespon permintaan tersebut, saya kutipkan testimoni seorang kawan, mantan bupati dua periode yang baru saja gagal dalam kontestasi Pilgub, karena tidak cukup modal, seperti diakuinya dalam percakapan di WAG berbeda.
Menurutnya, jika hanya bermodalkan sebagai bupati dua periode, dengan “memainkan” tender belanja barang dan jasa, hasilnya tidak cukup untuk membiayai pencalonan menjadi Gubernur. Agar terpilih para calon harus mengajak investor dalam pembiayaan yang nantinya akan dikompensasi dengan proyek-proyek APBD atau bentuk komersialisasi jabatan lainnya jika terpilih kelak.
Bagi kawan ini, maraknya OTT KPK menimpa kepala daerah kabupaten/kota serta provinsi merupakan konsekuensi logis dari mahalnya biaya yang diperlukan dalam rekrutmen kepemimpinan politik saat ini.
Tidak heran jika seorang NA yang dikenal sebagai sosok relegius dan anti korupsi sehingga memperoleh penghargaan Bung Hatta Anti-Corruption Award (BHACA), akhirnya harus “rela” melakukan “ritual” yang sama dengan para kepala daerah lainnya hingga terjaring OTT.
Saya tegaskan juga bahwa saya sama sekali tidak menampik pendekatan-pendekatan individual yang tersaji dalam polemik itu. Saya percaya faktor integritas pribadi penting. Tapi kita tidak sedang bicara tentang kehidupan orang-perorang, melainkan kehidupan sosial dari masyarakat berstruktur.
Masalahnya karena tidak ada parameter obyektif yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademik untuk menakar efektivitas pendekatan individual ini. Bagaimana harus mengukur kadar integritas seseorang? Siapa yang dapat menjamin seseorang akan tetap teguh pada “ketakwaannya” ketika godaan materi datang bertubi-tubi?
Faktor ketakwaan yang personal menjadi penting. Tetapi melembagakan nilai-nilai keimanan itu secara terstruktur dalam sebuah sistem agar senantiasa aktual dalam ranah kehidupan sosial, menjadi jauh lebih penting.
Data berbagai riset oleh bebagai lembaga anti korupsi, ditemukan fakta bahwa tingkat korupsi tertinggi justru terjadi di negara-negara muslim yang lebih menekankan kadar ketakwaan dalam rekrutmen kepemimpinannya. Sebaliknya negara-negara Eropa dan sebagian Asia yang tidak familiar dengan idiom-idiom keagamaan, justru berhasil menekan laju korupsinya dengan menerapkan sistem pengawasan yang mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip good governance secara sistemik.
Tidak ada yang bisa memungkiri jika etos kepemimpinan yang bijak, berempati, dan peka sosial seperti dikehendaki TF Pasiak akan berpengaruh positif bagi kerja sistem yang lebih baik. Pertanyaannya adalah harus dimulai dari mana? Bisakah kita berharap karakter kepemimpinan politik yang bijak, berempati, dan lebih mementingkan kepentingan rakyat ketimbang kepentingan pribadi atau kelompok, lahir dari sistem rekrutmen politik yang hyper liberal dan sarat money politics saat ini?
Pandangan yang memposisikan kepemimpinan politik berada di atas sistem politik adalah bentuk kealpaan dan ketidakpahaman sebagian intelektual bangsa saat ini. Karena sejatinya kepemimpinan politik adalah bagian integral dari sistem politik itu sendiri. Dalam etos sistem kapitalisme, kepemimpinan politiknya adalah kepemimpinan yang juga kapitalistik.
Pernyataan dalam diskusi beberapa hari lalu bahwa sistem tidak penting, karena yang terpenting adalah kepemimpinan atau aktor yang mengoperasikan sistem tersebut, adalah pernyataan yang tidak memenuhi standar keilmuan yang paling minimal sekalipun. Sebab setiap sistem dibangun di atas asumsi dasar yang berbeda dengan sistem lainnya, sehingga penerapan sistem yang berbeda akan menghasilkan out put yang juga berbeda.
Atas dasar itu pula, menjadi aneh membaca usul kawan politisi senior yang pernah memimpin dua lembaga tinggi negara berbeda, yang menghendaki agar pemilihan presiden dilakukan lewat parlemen. Sebab bagaimana harus mengubah teorinya tanpa terlebih dahulu mengubah asumsi dasar yang membangun sistem presidensial?
* Penulis merupakan fungsionaris KAHMI dan mantan Ketua Umum HMI Cabang Makassar.
